Bagi Kementerian Negara Koperasi dan UKM anggaran pada 2010 ditujukan agar berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan anggaran, dengan begitu sejumlah program yang menjadi andalan bias segera direalisasikan.

Sejumlah agenda yang akan mendapat perhatian khusus pada tahun anggaran mendatang itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 31 Agustus lalu. Sejumlah program yang akan mendapat perhatian khusus antara lain, melanjutkan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta mendukung terlaksananya Prioritas Pembangunan Nasional bidang Koperasi dan UMKM, sebagaiman telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010.

Adapun rencana anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara umum digambarkan sebagai berikut, pagu indikatif Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada anggaran 2010 berdasarkan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0080/M.PPN/04/2009 dan SE-1223/MK/2009 tertanggakl 16 April 2009 sebesar Rp 747,2 miliar

Namun Menteri Keuangan kemudian mengoreksi besaran pagu indikatif melalui surat edaran pada 6 Juli 2009 menjadi Rp 733,9 miliar.

Meski pagu anggaran pada 2010 mengalami penurunan sebesar 2,12% jika dibandingkan dengan anggaran 2009, yaitu dari Rp 749,8 miliar menjadi Rp 733,9 miliar, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tetap optimistis bisa memanfaatkan alokasi anggaran yang ada secara optimal.

Rincian penggunaan anggaran terbagi menjadi dua. Pertama, program pokok yang terdiri dari lima subprogram menelan anggaran sebesar Rp 620,6 miliar dan program penunjang yang terdiri dari tujuh subprogram bakal menelan biaya Rp 113,3 miliar.

Adapun lima subprogram pokok antara lain program penciptaan iklim usaha UMKM sebesar Rp 40 miliar, program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM sebesar Rp 256,2 miliar, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM sebesar Rp 80,2 miliar, program pemberdayaan usaha skala mikro Rp 226,2 miliar dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Rp 18,0 miliar.

Sementara itu, tujuh subprogram penunjang antara lain program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara Rp 2 miliar, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Rp 7 miliar, program pengelolaan sumber daya manusia aparatur Negara Rp 2,5 miliar, program peningkatan pelayanan publik Rp 4 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Rp 3,5 miliar, program penerapan pemerintahan yang baik Rp 93,36 miliar dan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Rp 1 miliar.

Terkait dengan realisasi anggaran 2009, kementerian telah mencapai target anggaran sebesar Rp 337,5 miliar atau 45,1% terhitung sejak 26 Agustus 2009 dari total pagu anggaran 2009 sebesar Rp 749,8 miliar.

Rincian Realisasi anggaran 2009 adalah sebagai berikut : Anggaran Pusat dari pagu sebesar Rp 511,8 miliar terealisasi sebesar Rp 267,7 miliar atau 52,3%. Anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp 133,8 miliar terealisasi sebesar Rp 43,7 miliar atau 32,6%. Adapun anggaran tugas pembantuan (TP) sebesar Rp 15 miliar terpakai sebesar Rp 802,3 juta.

Anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU) Smesco dari Rp 60,9 miliar yang dianggarkan, baru terpakai 25,7% atau Rp 15,6 miliar. Adapun anggaran LPDB baru terpakai 34,4% dari Rp 28,3 miliar atau terealisasi sebesar Rp 9,7 miliar.

Dalam salah satu butir kesimpulan rapat dengar pendapat itu ditegaskan bahwa Komisi VI DPR akan mengupayakan secara maksimal dan membahas penambahan anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp 135,92 miliar dalam program pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RAPBN 2010. Angka Rp 135,92 miliar itu sebenarnya pernah diajukan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam pembahasan APBNP 2009 beberapa waktu lalu.

Ketika itu awalnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 211 miliar, tetapi setelah disisir hanya mengajukan sejumlah program prioritas anggaran tambahan yang diajukan pada APBNP 2009 senilai Rp 135,92 miliar. Dalam pembahasan selanjutnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM akhirnya tidak mendapat alokasi anggaran pada APBNP 2009.

Dukungan Komisi VI DPR untuk mengupayakan alokasi anggaran tambahan pada RAPBN 2010 didasari atas penilaian bahwa Kementerian Negara Koperasi dan UKM masih menganggarkan sejumlah program yang bertujuan memberdayakan koperasi dan UKM.

Sumber: Jurnal KUMKM (Media Indonesia), 8 September 2009