HOT NEWS
Pengumuman Hasil Tes Pelamar Calon Pegawai LPDB-KUMKM Tahun 2012 » ... Proses Pemberian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM » ... Surat Edaran Tentang Perpindahan Kantor LPDB-KUMKM » ... Edaran Tentang Optimalisasi Penyaluran Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM » ... Surat Edaran Tentang Pemberitahuan Mengenai Adanya Upaya Penyalahgunaan Nama LPDB-KUMKM » ...
Klik Gambar untuk Mengunduh File
Kamis, 02 Februari 2012
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya...
Senin, 30 Januari 2012
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya...
Kamis, 29 September 2011
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya...
Kamis, 20 Januari 2011
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya...
Rabu, 22 September 2010
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya...
| Ubah Pola Pembiayaan |
 |
 |
 |
| Oleh Administrator |
| Senin, 11 Januari 2010 14:41 |
|
JAKARTA, KOMPAS – Pola pikir pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecil menengah haruslah diubah, terutama oleh badan layanan umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Apalagi kinerja lembaga pemerintah itu masih meniru pola pikir kinerja perbankan, takut terhadap terjadinya kredit macet atau NPL.
Demikian diungkapkan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan di Jakarta akhir pekan lalu. Ia menganggapi konsep keberpihakan pada koperasi dan UKM yang secara konkret akan dilakukan melalui LPDB pada masa kepemimpinannya.
Syariefuddin mengkritik keras LPDB yang dinilai masih bekerja mirip sekali dengan pendekatan perbankan. Padahal, lembaga ini menjadi terobosan pemerintah dalam mengatasi hambatan permodalan usaha.
Apalagi, menurut dia, mekanisme perbankan nasional kini mulai diserbu oleh bank asing yang tertarik pada kredit mikro. Jika sasaran kredit dari bank nasional saja sudah diekspansi oleh bank asing, semestinya LPDB menjadi solusi lain yang menjadi andalan pemerintah. “Kalau sistemnya juga meniru perbankan, tidak perlu ada LPDB. Keberpihakan pada koperasi dan UKM harus betul-betul ditunjukkan. Kalau mereka tidak bankable, tetapi usahanya feasible atau layak, kita harus membantunya. Resiko NPL pasti ada” ujar Syarifuddin. Dari jumlah dana yang dikelola LPDB sebesar Rp 900,08 miliar, telah disalurkan sejak september 2008 hingga 29 Desember 2009 sebesar Rp 239,88 miliar. Saldo dana bergulir yang dikelola LPDB sebesar Rp 660,2 miliar merupakan cadangan dana untuk calon mitra yang sudah disetujui Komite Pinjaman / Pembiayaan dalam status akad kredit sebesar Rp 54,75 miliar. Selain itu, calon mitra yang sudah mengembalikan surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) sebesar Rp 155,63 miliar , calon mitra yahg disetujui Komite Pinjaman/Pembiayaan dan dalam proses SP3 sebesar Rp. 26,89 miliar, dan calon mitra yang telah dikunjungi ke lapangan dengan total plafon usulan pinjaman Rp 494,28 miliar. Direktur Utama LPDB Fadjar Soyfar mengatakan, pihaknya siap mendukung kegiatan penyaluran kredit, tetapi prosedurnya tetaplah dibutuhkan secara tegas dalam aturan-aturan tertulis. Itu disebabkan, sesuai aturan pemerintah, seluruh dana yang disalurkan kepada koperasi dan UKM harus kembali sepenuhnya kepada LPDB. (OSA) Kompas |