| Butuh Anggaran Ekstra guna Cetak Sarjana Wirausaha |
|
|
|
| Oleh Administrator |
| Kamis, 14 Januari 2010 12:54 |
|
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM menjanjikan mampu menyerap minimal 20% dari total sarjana menggangur yang ada di setiap provinsi setiap tahunnya. Lantaran itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan meminta tambahan alokasi anggaran khusus bagi program sarjana wirausaha baru senilai Rp300 miliar.
“Saat ini untuk program sarjana mandiri kita ambil dari pos dana bergulir. Kalau ada dana alokasi khusus minimal Rp 200 miliar -300 miliar saja, saya tidak perlu pusing-pusing lagi mengatur alokasi dana, “kata syarief ketika ditemui Media Indonesia di Medan Senin (11/1) malam.
Syarief mengatakan, jika pos alokasi khusus sarjana ini ada dalam APBN-P nanti, target sarjana wirausaha dapat tercapai. Dia mencontohkan diperkirakan terdapat 500 ribu pengangguran di Medan. Kalau terserap 20% nya menjadi wirausaha, dalam 1 tahun terdapat tambahan 100 ribu wirausaha baru. Dijelaskan, populasi wirausaha di Indonesia ternyata masih terbilang rendah. Dari jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih, jumlah wirausaha baru di Indonesia baru mencapai 400 ribu orang atau sekitar 0,18%. Idealnya, jumlah wirausaha mencapai 2% atau 4,8 juta orang. Proposi ideal ini sudah dicapai Malaysia yang memiliki 2,1% wirausaha dari total penduduknya, Singapura 4,2%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4,0% dan, Amerika Serikat (11,5%). Program wirausaha baru muda sarjana diperkenalkan pada 10 Desember 2009 di Jakarta. Pada tahap awal telah dilakukan pembekalan kepada 1.000 sarjana yang berdomisili di Ibu Kota. Selanjutnya, program serupa dilanjutkan di Semarang, Jawa Tengah, Bali, dan Medan, Sumtra Utara. Untuk sementara waktu, baru Bank BNI yang diikutsertakan dalam program penyaluran program bantuan modal dan pelatihan ini. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Negara Koperasi dan UKM Neddy Rafinaldy Halim menambahkan, bantuan yang diberikan jelas bukan hibah melainkan pinjaman modal milik negara yang harus dikembalikan. Dana itu kini diambil dari dana yang tersedia di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Media Indonesia |