JAKARTA: Pemerintah menegaskan penyaluran dana bergulir yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) harus tepat sasaran, yaitu untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil yang telah feasible tetapi belum bangkable.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan sasarannya harus tepat, karena lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koperasi tersebut memiliki peran sama dengan instansinya, yakni menjadi stimulator.

Terhadap pelaku usaha yang sudah bangkable katanya, akses permodalannya (kredit) diarahkan pada program kredit usha rakyat (KUR) yang dilayani oleh 13 perbankan dibantu lembaga keuangan lain melalui penyaluran linkage program.

Dia mengemukakan jika dana yang dikelola LPDB bisa diakses usaha besar, berarti pemanfaatannya sudah tidak tepat, sebab sasaran operasional LPDB-KUMKM adalah usaha yang belum eksis.

Sjarifuddin mengatakan LPDB bukan berfungsi meningkatkan atau memperbesar kapasitas satu badan usaha.

“Sifatnya hanya merangsang agar usaha baru tersebut berjalan dengan baik.”

Meski dana bergulir yang dialokasikan menjadi stimulan, suku bunga tetap diberlakukan terhadap penyalurannya. Akan tetapi bunga tersebut tidak terfokus kepada profit tetapi untuk biaya administrasi dan karyawan yang tidak masuk dalam struktur kepegawaian.

Jadi, bunga tersebut prioritasnya hanya untuk menutupi biaya operasional. Kebijakan ini sama halnya dengan pemberlakuan bunga dari penyaluran dana KUR yang dilakukan 19 perbankan juga mengacu pada biaya operasional.

Produk China
Sementara itu, Menkop mengakui produk usaha kecil menengah China yang masuk ke pasar Indonesia pascaperdagangan bebas antara Asean dan China (ACFTA) hanya unggul di kalangan menengah ke atas.

Keunggulan itu karena didukung teknologi tinggi, tetapi pada komoditas yang diperlukan masyarakat menengah ke bawah, produk Indonesia masih bisa bersaing karena didukung kualitas serta harga kompetitif.

“Jadi, masuknya produk China untuk sementara ini tidak perlu dikhawatirkan karena mereka hanya unggul pada komoditas industri garmen, katanya.

Khusus komoditas garmen, UKM Indonesia diakui Menteri Koperasi tertinggal dari kapasitas dan teknologinya. Harganya pun, tambahnya, masih lebih murah dibandingkan dengan harga yag ditawarkan produsen lokal.

Kendati demikian, dia berjanji pada awal April akan melakukan kunjungan ke sentra perdagangan berbagai komoditas untuk memonitor dan memastikan sejauh mana efek dari ACFTA bagi perekonomian pelaku UKM Indonesia.

“Baru-baru ini saya berkunjung ke Pasar Sentral Makassar. Dominasi produk China tetap di sektor industri garmen karena motifnya lebih bagus berkat proses mesin yang teknologinya cukup canggih.”

Bisnis Indonesia