JAKARTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) hari ini dijadwalkan merealisasikan pencairan dana perkuatan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) melalui Perum Pertani, PT Kliring Berjangka Indonesia, dan PT Perusahaan Nasional Madani (Persero).

Dana yang dialokasikan melalui penandatanganan kerja sama tersebut sekitar Rp80 miliar lebih, tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan keperluan KUMKM. Untuk program resi gudang yang dikelola oleh PT KBI dan Pertani, hanya membutuhkan biaya sekitar Rp280 juta.

“Kesepakatan kami dengan PNM sebesar Rp80 miliar. Akan tetapi, pencairan dana pada sesi pertama hanya sekitar Rp20 miliar. Selanjutnya akan dicairkan sesuai dengan permintaan KUMKM melalui PNM,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Fadjar Sofyar kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, pembiayaan yang dilakukan PNM, rata-rata dengan nilai Rp50 juta ke bawah, tetapi pelaku KUMKM atau debitur PNM memang memerlukan dana pembiayaan yang cukup besar.

Penandatanganan untuk pencairan dengan Pertani merupakan yang pertama kali dilakukan LPDB, terutama untuk program resi gudang yang akan dikembangkan oleh Pertani dan KBI, a.l. didaerah Sidrap, Sulawesi Selatan.

“Dana yang kami alokasikan kepada koperasi di Sidrap untuk program gabah padi sekitar Rp280 juta. Pertain juga sudah mengusulkan sejumlah 22 koperasi binaannya untuk mendapat dana dari kami serta disalurkan kepada anggotanya.”

Keterlibatan
Keterlibatan Pertani dalam penyaluran LPDB adalah sebagai penjamin atas seluruh koperasi yang diikutsertakan. Apabila terjadi wanprestasi, perusahaan Negara dib dang pertanian itulah yang akan mengganti potensi kerugian dari LPDB.

Sesuai dengan kapasitasnya, keterlibatan PT KBI dalam program tersebut adalah sebagai pengelola manajerial resi gudang komoditas gabah padi, Fadjar optimis berjalan lancer, karena maksimal pinjaman oleh koperasi hanya 3 bulan.

Pengelola Koperasi di Sidrap bahkan optimis atas pengemablian dana dari anggotanya bisa lebih cepat, karena perputaran penjualan gabah di daerah tersebut sangat cepat. Mereka bahkan optimis dana LPDB bisa dikembalikan sekitar 1 bulan. Besaran bunga yang ditetapkan LPDB kepada koperasi di Sidrap sebesar 6%.

Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan kemarin memaparkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk kredit usaha rakyat sebesar Rp86,5 triliun.

Sebagaimana dikutip Antara menurut dia dana KUR itu telah dianggarkan sejak tahun lalu untuk 5 tahun ke depan.

“Untuk tahun ini jumlah yang dianggarkan mencapai Rp13,5 triliun. Tahun selanjutnya kami harap bisa mencapai Rp20 triliun atau tergantung dengan minat masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut,” ujarnya saat meresmikan tempat praktik Pesantren Al Ittifaqiah, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemarin.

Menurut dia, pemerintah siap memberikan kemudahan bila masyarakat ingin meminjam dana tersebut terutama untuk membuka usaha.

Syarif memaparkan fasilitas pinjaman di bawah Rp5 juta tanpa menggunakan jaminan dan dapat diusulkan melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Bisnis Indonesia
Mulia Ginting M