UKM Idealnya Dicover 3 Asuransi

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menilai idealnya para pelaku koperasi dan UKM dicover tiga asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kredit, dan asuransi pertanggungan risiko atau jaminan kerugian. Untuk asuransi jiwa sudah dilakukan kesepakatan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan untuk asuransi kreditnya dengan Jamkrindo. Jamkrindo pun sudah meningkatkan kantor cabang untuk kemudahan ini, sehingga sekarang sudah tersebar di 12 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, tinggal sekarang untuk asuransi jaminan kerugian. Untuk hal ini, kata Choirul, pihaknya sedang mengembangkan skim khusus yang memungkinkan para pelaku koperasi dan UKM tercover. Saat ini Kemenkop dan UKM bersama OJK sedang merumuskan asuransi pertanggungan risiko usaha sebagai bentuk asuransi ketiga yang memproteksi para pelaku koperasi dan UKM.

“Kami sudah bicara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan akan kami akan finalkan skim asuransi UKM di bidang pertanggungan risiko usaha. Soalnya bias bubar UKM itu, kalau terkena musibah kekeringan, bencana alam, tidak bias mencicil karena denda ditambah tunggakan, atau tertipu. UKM ini justru beban besar di sini (asuransi pertanggungan risiko,red). Maka itu, nanti dalam pembahasan dengan OJK, termasuk akan menemukan perusahaan asuransi yang khusus mengelola pertanggungan risiko ini,” ungkapnya.

Jadi teknisnya, lanjut Choirul, pengelola akan ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Banyak yang tertarik, tapi kita akan cari yang bisa menawarkan manfaat paling luas, premi terjangkau. “Untuk tahap pertama, kami menekankan asuransi pertanggungan risiko usaha itu akan bersifat "voluntary" alias suka rela. Ke depan kita harapkan dengan asuransi ini, para pelaku koperasi dan UKM akan lebih terproteksi diri, usaha, dan kelangsungan bisnisnya,” ujarnya.

Di bagian lain, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku, mewacanakan pembentukan Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM, dengan melebur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UKM dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. “Reencana sinergi LPDB-Koperasi dan UKM dengan PNM merupakan opsi yang dipilih untuk mengurangi hambatan pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Usulan pendirian Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM yang dibentuk memakai pola pembiayaan kredit yang mudah dan terjangkau,” ujar Puspayoga seperti dikutip situs resmi Kemenkop dan UKM, pada Jumat (25/12).

Ke depannya, lanjut Puspayoga, dana bergulir LPDB-KUMKM lebih diarahkan penyalurannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemaritiman, serta pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kami mencatat jumlah koperasi di Indonesia per Oktober 2014 sebanyak 206.834 unit, dengan anggota mencapai 34,68 juta orang. Namun, dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 29,79 persen tidak aktif. Sementara itu, jumlah UKM pada 2013 tercatat sebanyak 57.72 juta, yang sebagian besar menemui hambatan di aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasran dan aspek kapasitas SDM. Ini merupakan tantangan bersama baik pemerintah pusat dan daerah untuk dicarikan alternatif solusi kedepan,” pungkasnya. (ers)

Sumber:

http://www.indopos.co.id/2015/01/ukm-idealnya-dicover-3-asuransi.html

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menilai idealnya para pelaku koperasi dan UKM dicover tiga asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kredit, dan asuransi pertanggungan risiko atau jaminan kerugian. Untuk asuransi jiwa sudah dilakukan kesepakatan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan untuk asuransi kreditnya dengan Jamkrindo. Jamkrindo pun sudah meningkatkan kantor cabang untuk kemudahan ini, sehingga sekarang sudah tersebar di 12 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, tinggal sekarang untuk asuransi jaminan kerugian. Untuk hal ini, kata Choirul, pihaknya sedang mengembangkan skim khusus yang memungkinkan para pelaku koperasi dan UKM tercover. Saat ini Kemenkop dan UKM bersama OJK sedang merumuskan asuransi pertanggungan risiko usaha sebagai bentuk asuransi ketiga yang memproteksi para pelaku koperasi dan UKM.

“Kami sudah bicara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan akan kami akan finalkan skim asuransi UKM di bidang pertanggungan risiko usaha. Soalnya bias bubar UKM itu, kalau terkena musibah kekeringan, bencana alam, tidak bias mencicil karena denda ditambah tunggakan, atau tertipu. UKM ini justru beban besar di sini (asuransi pertanggungan risiko,red). Maka itu, nanti dalam pembahasan dengan OJK, termasuk akan menemukan perusahaan asuransi yang khusus mengelola pertanggungan risiko ini,” ungkapnya.

Jadi teknisnya, lanjut Choirul, pengelola akan ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Banyak yang tertarik, tapi kita akan cari yang bisa menawarkan manfaat paling luas, premi terjangkau. “Untuk tahap pertama, kami menekankan asuransi pertanggungan risiko usaha itu akan bersifat "voluntary" alias suka rela. Ke depan kita harapkan dengan asuransi ini, para pelaku koperasi dan UKM akan lebih terproteksi diri, usaha, dan kelangsungan bisnisnya,” ujarnya.

Di bagian lain, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku, mewacanakan pembentukan Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM, dengan melebur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UKM dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. “Reencana sinergi LPDB-Koperasi dan UKM dengan PNM merupakan opsi yang dipilih untuk mengurangi hambatan pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Usulan pendirian Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM yang dibentuk memakai pola pembiayaan kredit yang mudah dan terjangkau,” ujar Puspayoga seperti dikutip situs resmi Kemenkop dan UKM, pada Jumat (25/12).

Ke depannya, lanjut Puspayoga, dana bergulir LPDB-KUMKM lebih diarahkan penyalurannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemaritiman, serta pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kami mencatat jumlah koperasi di Indonesia per Oktober 2014 sebanyak 206.834 unit, dengan anggota mencapai 34,68 juta orang. Namun, dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 29,79 persen tidak aktif. Sementara itu, jumlah UKM pada 2013 tercatat sebanyak 57.72 juta, yang sebagian besar menemui hambatan di aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasran dan aspek kapasitas SDM. Ini merupakan tantangan bersama baik pemerintah pusat dan daerah untuk dicarikan alternatif solusi kedepan,” pungkasnya. (ers)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/01/ukm-idealnya-dicover-3-asuransi.html#sthash.FsLftM2B.dpuf

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menilai idealnya para pelaku koperasi dan UKM dicover tiga asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kredit, dan asuransi pertanggungan risiko atau jaminan kerugian. Untuk asuransi jiwa sudah dilakukan kesepakatan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan untuk asuransi kreditnya dengan Jamkrindo. Jamkrindo pun sudah meningkatkan kantor cabang untuk kemudahan ini, sehingga sekarang sudah tersebar di 12 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, tinggal sekarang untuk asuransi jaminan kerugian. Untuk hal ini, kata Choirul, pihaknya sedang mengembangkan skim khusus yang memungkinkan para pelaku koperasi dan UKM tercover. Saat ini Kemenkop dan UKM bersama OJK sedang merumuskan asuransi pertanggungan risiko usaha sebagai bentuk asuransi ketiga yang memproteksi para pelaku koperasi dan UKM.

“Kami sudah bicara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan akan kami akan finalkan skim asuransi UKM di bidang pertanggungan risiko usaha. Soalnya bias bubar UKM itu, kalau terkena musibah kekeringan, bencana alam, tidak bias mencicil karena denda ditambah tunggakan, atau tertipu. UKM ini justru beban besar di sini (asuransi pertanggungan risiko,red). Maka itu, nanti dalam pembahasan dengan OJK, termasuk akan menemukan perusahaan asuransi yang khusus mengelola pertanggungan risiko ini,” ungkapnya.

Jadi teknisnya, lanjut Choirul, pengelola akan ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Banyak yang tertarik, tapi kita akan cari yang bisa menawarkan manfaat paling luas, premi terjangkau. “Untuk tahap pertama, kami menekankan asuransi pertanggungan risiko usaha itu akan bersifat "voluntary" alias suka rela. Ke depan kita harapkan dengan asuransi ini, para pelaku koperasi dan UKM akan lebih terproteksi diri, usaha, dan kelangsungan bisnisnya,” ujarnya.

Di bagian lain, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku, mewacanakan pembentukan Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM, dengan melebur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UKM dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. “Reencana sinergi LPDB-Koperasi dan UKM dengan PNM merupakan opsi yang dipilih untuk mengurangi hambatan pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Usulan pendirian Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM yang dibentuk memakai pola pembiayaan kredit yang mudah dan terjangkau,” ujar Puspayoga seperti dikutip situs resmi Kemenkop dan UKM, pada Jumat (25/12).

Ke depannya, lanjut Puspayoga, dana bergulir LPDB-KUMKM lebih diarahkan penyalurannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemaritiman, serta pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kami mencatat jumlah koperasi di Indonesia per Oktober 2014 sebanyak 206.834 unit, dengan anggota mencapai 34,68 juta orang. Namun, dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 29,79 persen tidak aktif. Sementara itu, jumlah UKM pada 2013 tercatat sebanyak 57.72 juta, yang sebagian besar menemui hambatan di aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasran dan aspek kapasitas SDM. Ini merupakan tantangan bersama baik pemerintah pusat dan daerah untuk dicarikan alternatif solusi kedepan,” pungkasnya. (ers)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/01/ukm-idealnya-dicover-3-asuransi.html#sthash.FsLftM2B.dpuf

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menilai idealnya para pelaku koperasi dan UKM dicover tiga asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kredit, dan asuransi pertanggungan risiko atau jaminan kerugian. Untuk asuransi jiwa sudah dilakukan kesepakatan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan untuk asuransi kreditnya dengan Jamkrindo. Jamkrindo pun sudah meningkatkan kantor cabang untuk kemudahan ini, sehingga sekarang sudah tersebar di 12 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, tinggal sekarang untuk asuransi jaminan kerugian. Untuk hal ini, kata Choirul, pihaknya sedang mengembangkan skim khusus yang memungkinkan para pelaku koperasi dan UKM tercover. Saat ini Kemenkop dan UKM bersama OJK sedang merumuskan asuransi pertanggungan risiko usaha sebagai bentuk asuransi ketiga yang memproteksi para pelaku koperasi dan UKM.

“Kami sudah bicara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan akan kami akan finalkan skim asuransi UKM di bidang pertanggungan risiko usaha. Soalnya bias bubar UKM itu, kalau terkena musibah kekeringan, bencana alam, tidak bias mencicil karena denda ditambah tunggakan, atau tertipu. UKM ini justru beban besar di sini (asuransi pertanggungan risiko,red). Maka itu, nanti dalam pembahasan dengan OJK, termasuk akan menemukan perusahaan asuransi yang khusus mengelola pertanggungan risiko ini,” ungkapnya.

Jadi teknisnya, lanjut Choirul, pengelola akan ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Banyak yang tertarik, tapi kita akan cari yang bisa menawarkan manfaat paling luas, premi terjangkau. “Untuk tahap pertama, kami menekankan asuransi pertanggungan risiko usaha itu akan bersifat "voluntary" alias suka rela. Ke depan kita harapkan dengan asuransi ini, para pelaku koperasi dan UKM akan lebih terproteksi diri, usaha, dan kelangsungan bisnisnya,” ujarnya.

Di bagian lain, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku, mewacanakan pembentukan Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM, dengan melebur Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UKM dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. “Reencana sinergi LPDB-Koperasi dan UKM dengan PNM merupakan opsi yang dipilih untuk mengurangi hambatan pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Usulan pendirian Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UKM yang dibentuk memakai pola pembiayaan kredit yang mudah dan terjangkau,” ujar Puspayoga seperti dikutip situs resmi Kemenkop dan UKM, pada Jumat (25/12).

Ke depannya, lanjut Puspayoga, dana bergulir LPDB-KUMKM lebih diarahkan penyalurannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemaritiman, serta pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kami mencatat jumlah koperasi di Indonesia per Oktober 2014 sebanyak 206.834 unit, dengan anggota mencapai 34,68 juta orang. Namun, dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 29,79 persen tidak aktif. Sementara itu, jumlah UKM pada 2013 tercatat sebanyak 57.72 juta, yang sebagian besar menemui hambatan di aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasran dan aspek kapasitas SDM. Ini merupakan tantangan bersama baik pemerintah pusat dan daerah untuk dicarikan alternatif solusi kedepan,” pungkasnya. (ers)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/01/ukm-idealnya-dicover-3-asuransi.html#sthash.FsLftM2B.dpuf

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 - Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

Copyrights © 2014. LPDB. All Rights Reserved